Persoalan peraturan proses hukum jaksa harus seizin Jaksa Agung rupanya menuai kritik dari banyak kalangan. Sebuah lembaga pengawas korupsi menilai bahwa peraturan ini tidak sesuai dengan azas equality before the law, di mana semua orang punya kedudukan sama di mata hukum.
There are no ads set to this area or maximum limit of ads on a single page has been reached
Connect with us