Fraksi PPP DPR menolak rencana kebijakan penerapan jam sekolah delapan jam dalam sehari. Pasalnya, belum dilakukan kajian yang mendalam atas dampak penerapan tersebut baik dampak pada siswa, guru maupun kesiapan sekolah. Kebijakan tersebut juga berpotensi berbenturan dengan eksistensi lembaga pendidikan non formal seperti madrasah diniyah (madin) yang telah eksis bersama kehidupan masyarakat Islam Indonesia. Padahal, kata Reni, sejak awal pemerintah berkomitmen untuk melakukan kajian secara komprehensif soal rencana tersebut. Ia menilai rencana tersebut dipastikan bakal menimbulkan polemik dan kegaduhan baru di tengah masyarakat, karena sampai saat ini publik belum mendapatkan kajian atas rencana penerapan program tersebut (tribunnews.com, 11/6).
Rencana full day school membuat polemik tentang kesiapan bagi sekolah yang menjalankan dan masalah eksistensi bagi pendidikan non-formal diluar sekolah. Lagipula kalau sudah sore, pelajaran susah diterima otak. Karena pada jam-jam tersebut media sosial dan internet lebih menggoda. @ngomikmaksa
Connect with us