Polemik Biaya Saksi Pemilu 2019


Komite Pemantau Legislatif Syamsuddin Alimsyah mencoba mengkalkulasikan estimasi biaya pelatihan saksi pemilihan umum (pemilu) jika dibebankan kepada negara. Setidaknya, Syamsuddin membagi ke dalam lima kategori saksi berdasarkan kebutuhannya, yaitu pelatihan tingkat tempat pemungutan suara (TPS), saksi rekapitulasi suara, saksi kabupaten, saksi rekapitulasi provinsi, dan saksi rekapitulasi pusat. Menurut Syamsuddin, estimasi alokasi anggaran untuk biaya saksi ini akan mencapai Rp 11 triliun. Menurut Syamsuddin, seharusnya dalam pembahasan rancangan undang-undang pemilu itu dijemput dengan sebuah kebahagiaan (tempo.co, 11/6).

Namun, dengan permintaan anggaran untuk pelatihan saksi justru menimbulkan persepsi negatif bahwa partai politik selalu ‘meminta’ apa pun setiap kali ada pemilu. Padahal, kata Syamsuddin, pemerintah sebenarnya sudah mengalokasikan dana bagi parpol yang diberikan dalam bentuk subsidi. Apabila dibaca dengan seksama, dana bantuan parpol itu dibagi ke dalam tiga kebutuhan, yaitu untuk kaderisasi, pendidikan politik bagi masyarakat, dan operasional yang dilakukan untuk administrasi (tempo.co, 11/6).

Wacana pembiayaan pelatihan dan honor saksi pemilu 2019 melalui APBN membuat kesan partai-partai politik terlalu banyak meminta. Padahal ini jelas akan semakin membebani keuangan negara. Sedangkan di sisi lain produk pemilu pun belum menghasilkan wakil-wakil rakyat yang lebih baik. @ngomikmaksa

 

Polemik Biaya Saksi Pemilu 2019

log in

Captcha!

reset password

Back to
log in
Choose A Format
Meme
Upload your own images to make custom memes