Equality Before The Law

Okelah kalau dari sisi institusional KPK dianggap tidak punya kapasitas untuk menafsirkan undang-undang, tapi apa itu juga berlaku pada individu misalnya sipil? Anggota Komisi III Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah pelaksana, bukan penafsir Undang-Undang. Hal itu ia lontarkan sebagai reaksi atas pernyataan Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif terhadap keberadaan Pansus Angket terhadap KPK sebelum disahkan Mahkamah Konstitusi (MK). “KPK kan pelaksana ya pak, bukan penafsir Undang-Undang. Bukan yang juga memberikan penilaian terhadap putusan MK,” ujar Masinton dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III dengan KPK di Gedung DPR. (CNN Indonesia, 14/02/2018) Begitulah hukum di Indonesia, yang satu di beri imunisasi saat yang lain dianggap virus. Ya gimana mau naksir kalo nafsir aja dilarang. Huft. @ngomikmaksa