Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah mewaspadai potensi pungutan liar dalam pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) tahun ini. Pengawasan diperlukan karena beredar informasi sekolah yang tak memiliki komputer akan menarik biaya agar sekolah tersebut bisa menggelar UNBK. Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sudah mengeluarkan surat edaran Nomor 1 Tahun tentang 2017 tentang pelaksanaan ujian nasional 2017. Dalam SE tersebut, ujian diprioritaskan dengan sistem ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Sekolah bisa ikut UNBK yang memiliki komputer 20 unit. Bagi sekolah yang belum bisa maka siswanya mengikuti ujian di tempat pelaksanaan UNBK yang berada di radius lima kilo meter (tempo.co, 10/2).
Saat ini, modernisasi alat pendidikan sudah menjadi kebutuhan. Namun persoalannya pemerataan fasilitas dan SDM masih belum mampu menjangkau semua dengan baik. Tentunya ini masih menjadi PR yang mesti dikerjakan oleh pejabat di negeri ini. Jangan lupa dikerjakan ya PR-nya..
Connect with us