Masih tegang ternyata. Politikus Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah menyebut partainya melakukan kesalahan fatal lantaran menerbitkan surat perjanjian agar seluruh bakal caleg PKS siap dicopot sepihak usai terpilih sebagai anggota legislatif. Dia sempat menyinggung aturan partai komunis di China.
Menurutnya, pencopotan anggota DPR tidak diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) atau surat partai politik.
“Cara dia (anggota DPR) dihentikan, diberhentikan, naik dan diangkat itu diatur dalam UU, bukan AD/ART atau surat Ketua Umum parpol. Itu keliru cara berpikirnya,” ujar Fahri dalam pesan singkat, Rabu (4/7).
Fahri mengatakan Indonesia bukan negara China yang menganut paham komunis. Di negara tirai bambu itu, Fahri menyebut peraturan partai lebih kuat dari perundang-undangan.
Oleh sebab itu, Fahri menilai kebijakan DPP PKS yang ditandatangai oleh Presiden PKS Sohibul Iman itu berpotensi melanggar hukum dan konstitusi (CNN Indoneisa, 04/07/2018). Mungkin adil dan kesejahteraan itu tidak berlaku untuk semua anggota bro, mungkin aja kan? Heu. @coepanggoceng
Connect with us