Menkominfo Johnny G Plate menjadi menteri kesekian yang tersandung kasus korupsi. Lebih tepatnya, sejak era reformasi, Johnny jadi menteri ke-13 yang harus berurusan dengan hukum gara-gara dugaan korupsi.
Kita coba tarik ke belakang, semangat untuk memberantas korupsi baru muncul, atau baru terlihat pasca jatuhnya rezim Orde Baru. Apakah pada masa Orde Baru gak ada pejabat yang korupsi?
Ya ada dong. Cuma, dulu, kalo kita mengacu statemennya pak Mahfud MD beberapa waktu lalu, korupsinya “terkoordinasi”. Zaman itu, hampir gak ada menteri, gubernur, bupati yang korupsi sendiri-sendiri. Korupsi baru bisa dilakukan atas petunjuk “dari atas”. Soalnya kalo maen sendiri, bisa lepas tuh kepala dari badannya.
Nah, 13 menteri yang tersangkut korupsi siapa aja? Kita mulai dari eranya Bu Mega, atau kabinet Gotong Royong dengan tiga menteri yang jadi pesakitan: Rokhmin Dahuri (Menteri Kelautan dan Perikanan), Achmad Sujudi (Menteri Kesehatan), dan Hari Sabarno (Menteri Dalam Negeri).
Lanjut era pak SBY.. kita tahu, menteri yang tersandung kasus korupsi makin banyak. Ya, logikanya, masa jabatan pak SBY lebih lama dari sebelumnya. Soal lain kenapa lebih banyak, jangan tanya mimin. Haha.
Pertama ada nama Bachtiar Hamzah (Menteri Sosial). Bachtiar sebenarnya juga masuk kabinet Bu Mega, tapi kasus korupsinya terungkap pas era kabinetnya SBY. Lalu berikutnya ada nama-nama Siti Fadillah Supari (Menteri Kesehatan), Andi Mallarangeng (Menteri Pemuda dan Olahraga), Jero Wacik (Menteri Kebudayaan dan Pariwisata), Suryadharma Ali (Menteri Agama). Jadi tota, ada lima menteri ya.
Kemudian di era Jokowi, juga ada lima menteri yang berurusan dengan hukum gara-gara korupsi. Mulai dari Idrus Marham (Menteri Sosial), Imam Nahrawi (Menteri Pemuda dan Olahraga), Edhy Prabowo (Menteri Kelautan dan Perikanan), Juliari Batubara (Menteri Sosial), dan Johnny G Plate (Menteri Komunikasi dan Informatika).
Jadi, imbang ya era Jokowi vs SBY. Hehe. Atau bakal ada nambah lagi gak nih?
Dari 13 menteri di atas, hanya tiga yang berasal dari kalangan non partai: Siti Fadillah, Achmad Sujudi, dan Hari Sabarno. Sementara yang lain, 10 menteri tercatat sebagai petugas partainya masing-masing. Partai dengan menteri korup terbanyak siapa nih? Googling sendiri yaaak. Wkwkwk.
Yang jelas, partai besar-besar ada, partai yang lagi berkuasa ada, atau partai yang bakal jadi “calon oposisi” juga ada.
Soal menteri yang korupsi, pada awal 2022 lalu Mahfud MD pernah mengungkapkan bahwa ada Dirjen mundur dari Kementerian setelah diminta menyetor duit Rp 40 miliar untuk menterinya.
Lalu, 2019 lalu, ada petinggi parpol yang mengungkapkan bahwa calon menteri harus menyetor duit Rp 500 miliar ke partai. Duitnya gak disetor di depan sih, tapi itu jadi semacam “perjanjian” bahwa semasa menjabat sebagai menteri mesti bisa ngasih Rp 500 miliar ke partai.
Kalo gak menyanggupi syarat itu, calon menteri gak bakal diusulkan partai untuk masuk kabinet. Nah, duit Rp 500 miliarnya dari mana? Gak mungkin kan kalo dari dompet pribadinya. Hehe.
Pernyataan Mahfud MD maupun petinggi partai itu memang pro kontra. Ada yang membantah, tapi ada juga yang mengiyakan. Bahwa, memang begitulah dunia perpolitikan di tanah air. Buat berpolitik dan berpartai itu butuh DUIT.. DUIT.. dan DUIT.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto pada 2016 pernah mengungkapkan bahwa partainya biasa mengeluarkan Rp 5 miliar – Rp 10 miliar per bulan untuk operasional.
Jumlah sebenarnya di lapangan mungkin besar, apalagi pas masuk tahun-tahun pemilu.
Lalu, dari mana sumber pemasukan partai? Yang diatur UU Nomor 2 Tahun 2011 ada tiga sumber: 1) iuran anggota; 2) Sumbangan yang sah menurut hukum; 3) Bantuan keuangan dari APBN dan APBD.
Tahun ini, dari APBN, negara mengalokasikan sekitar Rp 6 triliun buat partai-partai politik. Duit itu disebar ke partai mengacu perolehan suara masing-masing partai. Ya, makin banyak jumlah suaranya, makin besar yang diperoleh.
Sementara untuk iuran anggota, kabarnya setiap partai bisa memotong 10-40 persen gaji anggotanya yang duduk di legislatif maupun eksekutif.
Tapi, itu aja juga gak cukup. Karena untuk urusan perpolitikan ini memang gak ada cukupnya. Bahkan, sekalipun parpol dapat duit triliunan dari negara pun juga enggak cukup.
Soalnya ya partai politik ini organisasi besar. Kalo perusahaan kan jelas itung-itungannya. Mereka punya pemasukan dari jualan produk lah, dll. Tapi kalo partai kan jualan apa ya?
Jualan bacot politisinya laaah. Haha.
Makanya, gak usah heran sih ya kalo ada anggota dewan-kepala daerah sampai menteri yang korupsi demi “menghidupi” partainya.
Sampe kapan?
Sampe Lionel Messi jadi Presiden RI
Connect with us