Selama ini, permasalahan tenaga honorer itu banyak sekali.
Dari sisi rekrutmen misalnya. Sudah jadi rahasia umum, kalau di banyak instansi, honorer adalah ‘produk nepotisme’.
Misalnya, Rojali bisa masuk ke Instansi A karena bapaknya jadi kepala bagian di instansi itu.
Lalu, ada pula kepala daerah yang “bagi-bagi” posisi tenaga honorer buat tim suksesnya.
Itu dari sisi rekrutmen. Dari sisi kesejahteraan, banyak honorer yang bayarannya di bawah UMR. (Tapi kok masih banyak yang mau ya?)
Pas lebaran, mereka juga tidak mendapatkan THR. Seperti halnya ASN.
Tapi, tergantung instansi juga sih.
Soalnya, ada instansi yang “kreatif: : minta ASN-nya urunan buat bayar THR honorernya.
Per 28 November 2023, tenaga honorer di lingkungan pemerintahan bakal dihapus.
Nantinya, akan ada skema baru untuk tenaga non-ASN. Mulai rekrutmen yang melibatkan outsourcing, sampai soal upah. Katanya sih, bakal lebih baik.
Katanya ya..
Connect with us