Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menilai perlu ada pembagian tugas yang jelas antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi ( Densus Tipikor) di masa depan. Hal itu disampaikan Yasonna menanggapi pembentukan Densus Tipikor oleh Polri, seusai rapat kerja evaluasi pemberantasan korupsi bersama Komisi III DPR. “Yang kami sampaikan agar semua ini menjadi satu road map yang sama. Tingal diatur. Nanti kan bisa saja diatur, Densus itu sasarannya yang mana supaya jangan sampai saling mencuri, mengubek-ubek kasus,” kata Yasonna. Yasonna juga menambahkan, perlu ada perencanaan bersama yang menyatukan KPK, Polri, dan kejaksaan dalam memberantas korupsi agar dapat berjalan optimal (kompas.com, 16/10). Saling melengkapi lebih baik daripada hanya sendiri. Ibarat seorang jomblo yang kalau kondangan datang sendiri..tanpa ada kekasih yang menemani..eeaaaaaa @ngomikmaksa
Menkumham Berharap KPK dan Densus Tipikor Tidak Berebut Kasus
There are no ads set to this area or maximum limit of ads on a single page has been reached
There are no ads set to this area or maximum limit of ads on a single page has been reached
You may also like
There are no ads set to this area or maximum limit of ads on a single page has been reached
More From: Poliklitik
There are no ads set to this area or maximum limit of ads on a single page has been reached
DON'T MISS
There are no ads set to this area or maximum limit of ads on a single page has been reached
Connect with us