Menerbitkan Perppu KPK atau tidak, semuanya bergantung pada presiden. Bisa dibilang bahwa, kartunya sekarang ada di tangan Jokowi.
Soal Perppu KPK, Jokowi memang menghadapi situasi dilematis. Di satu sisi, mayoritas rakyat menghendaki Jokowi menerbitkan Perppu tersebut.
Seperti hasil survei dari LSI yang menyebutkan bahwa 76,3 persen responden setuju Presiden menerbitkan Perppu KPK.
Tapi di sisi lain, menerbitkan Perppu KPK berpotensi membuat posisi Jokowi lemah di mata partai. Seperti diketahui, mayoritas partai menghendaki agar UU KPK yang baru saja direvisi tetap berlaku.
Lalu bagaimana? Sekali lagi, semua bergantung pada Jokowi. Apakah dia memposisikan diri sebagai Kepala Negara, atau kah sebagai petugas partai?
