Jokowi – JK lagi?

Hmmm, gimana nih gaes? gak ada yang laen apa gimana nih? PDIP memang telah mendeklarasikan Joko Widodo untuk kembali maju sebagai calon presiden pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Tapi, siapa sosok yang akan menjadi cawapres bagi Jokowi masih menjadi tanda tanya. Belakangan, muncul wacana untuk kembali menduetkan Jokowi dengan Jusuf Kalla.

Dari sisi elektabilitas, duet Jokowi-JK memang disebut ‘paling aman’. Apalagi, ada Partai Golkar di belakang JK. Tapi, melihat regulasi, menduetkan kembali Jokowi-JK memunculkan perdebatan.

Sebab, pada Pasal 7 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Seperti diketahui, sebelum menjadi capres bagi Jokowi, JK pernah menjadi capres pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, antara tahun 2004 hingga 2009. Merujuk bunyi pasal itu, JK seharusnya sudah tidak bisa maju lagi pada Pilpres 2019.

Namun, Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah menyebut bahwa belum ada aturan tegas yang melarang seseorang menjadi wakil presiden lebih dari dua kali. Selama itu tidak terjadi berturut-turut.

Karena itu, dia pun berencana meminta tafsir hukum pada Mahkamah Konstitusi. Bahkan, masih ada kemungkinan bahwa ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yang dikeluarkan untuk memberi peluang bagi JK maju lagi.

Apa dasarnya? “Bisa dong. Ini kan kegentingan yang memaksa. Bukan bicara tentang memberi dukungan kepada JK. Jadi, harus digarisbawahi dong,” lanjut Basarah. (Kompas.com, 26/02/2018)  Wah genting gimana nih maksudnya? kita taunya genteng. Coba yang ahli hukum, ada yang bisa bantu jawab? @mufcartoon