Pemerintah RI melalui Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) telah mentapkan besaran upah minumum provinsi (UMP). Melalui surat edaran bernomor B.337/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2017, UMP ditetapkan naik 8,71 persen. Kenaikan UMP ini ditanggapi beragam. Bagi pengusaha, kenaikan UMP menjadi horor di tengah situasi...
Ada baiknya kita jangan dulu menaruh curiga, kan bisa saja batunya batu berdahak dan perlu perawatan.
pejabat administrasi dan pejabat fungsional yang tidak mencapai target kinerja dapat dikenakan sanksi hingga pemberhentian.
Mungkin terlalu fokus dengan kata 'aksi', sampai-sampai lupa kata 'damai' di belakangnya.
Sebab semua ada akarnya, lalu sejarah menunjuk arah, maka setiap jejak pasti dapat dilacak. Tapi sayang, sering kita dirundung lupa, disini, disana, dimana-mana.
Nah jangan lengah gaes, biasanya kondisi begini ada saja yang cari kesempatan untuk melancarkan perizinan dan cari keuntungan.